Jaksa Mana Yang Menyidik 10 Dosa Besar Soeharto?

Bicara soal '10 dosa besar soeharto', aku biasanya langsung mikir bahwa itu lebih merupakan ringkasan moral dan politik ketimbang sebuah dakwaan hukum tunggal.

Dalam pengamatan lama saya, tidak ada satu jaksa publik yang secara resmi membuka penyidikan terhadap sebuah entitas bernama '10 dosa besar Soeharto' — karena itu bukan nama kasus di pengadilan, melainkan label yang dipakai aktivis, jurnalis, dan sejumlah penulis untuk merangkum tuduhan soal pelanggaran HAM, korupsi, dan kebijakan represif selama rezim. Yang terjadi setelah lengsernya Soeharto pada 1998 adalah serangkaian upaya investigasi oleh lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, organisasi kemanusiaan, dan beberapa unit di Kejaksaan Agung untuk menelaah peristiwa tertentu: penembakan mahasiswa, tragedi di Timor Timur, kerusuhan, dan operasi-operasi militer yang dipertanyakan.

Beberapa kasus memang sampai ke meja pemeriksaan atau bahkan pengadilan ad hoc, namun prosesnya sering tersendat karena hambatan politik, bukti yang sulit, dan proteksi elit. Jadi, kalau pertanyaannya adalah "Jaksa mana yang menyidik '10 dosa besar Soeharto'?" jawabannya praktis: tidak ada satu jaksa spesifik yang memimpin penyidikan untuk label itu secara keseluruhan. Ini lebih soal rangkaian tuduhan yang tersebar ke berbagai penyidik, komisariat, dan pengacara publik yang mencoba menuntut akuntabilitas, seringkali dengan hasil yang terbatas. Aku sendiri masih merasa frustasi melihat betapa sedikit penuntutan yang berhasil menelusuri akar masalah secara menyeluruh.

Di mataku, '10 dosa besar Soeharto' terasa seperti daftar publik yang lahir dari amarah kolektif—bukan dokumen resmi yang ditangani oleh satu jaksa.

Sejumlah lembaga memang mengusut perkara-perkara spesifik yang sering muncul dalam daftar itu: misalnya pelanggaran HAM berat, pembantaian, pelanggaran kebebasan sipil, dan praktik korupsi sistemik. Investigasi terhadap peristiwa-peristiwa besar biasanya dijalankan oleh tim di Komnas HAM, aparat penegak hukum setempat, atau unit khusus dalam Kejaksaan Agung, bukan di bawah nama satu jaksa yang menyidik keseluruhan '10 dosa'. Ada juga peran penting dari organisasi masyarakat sipil yang mendokumentasikan dan menuntut agar aparat bertindak.

Realitanya, banyak keluarga korban dan aktivis yang merasa proses hukum berjalan lamban atau tidak memuaskan karena faktor politik dan hukum yang kompleks. Jadi kalau yang kamu cari adalah nama seorang jaksa tertentu yang mengusut keseluruhan daftar itu—aku harus bilang nggak ada. Yang ada adalah rangkaian penyelidikan terpisah atas berbagai kejadian yang kemudian digabungkan oleh publik menjadi narasi '10 dosa besar', dan itu tetap meninggalkan banyak pertanyaan soal keadilan yang belum terjawab.

Intinya: nggak ada satu jaksa tunggal yang secara resmi menyidik '10 dosa besar Soeharto' sebagai satu perkara.

Secara praktis, tuduhan yang sering dirujuk dalam frase itu diusut dalam potongan-potongan—oleh Komnas HAM, tim penuntut, unit di Kejaksaan Agung, dan investigator independen untuk peristiwa tertentu seperti kerusuhan, pelanggaran HAM, atau kasus-kasus korupsi besar. Karena label '10 dosa besar' adalah ringkasan publik dan polemik politik, bukan nama sebuah berkas perkara, tidak ada nama jaksa yang bisa ditempelkan pada seluruh daftar itu.

Kalau kamu lagi ngulik sejarah atau ingin bukti, aku cenderung menyarankan baca laporan Komnas HAM, arsip media yang kritis, dan risalah organisasi hak asasi—di situ kamu akan lihat nama-nama lembaga dan tim yang pernah menangani masing-masing peristiwa. Aku selalu merasa penting untuk membedakan antara narasi publik yang mengena secara moral dan proses hukum formal yang sering kali berjalan terfragmentasi.