Kapan Pasangan Harus Menandatangani Surat Perjanjian Suami Istri?

Gini, dari pengamatan dan obrolan aku sama beberapa teman yang sudah menikah, biasanya suami atau istri nggak bisa seenaknya mencabut perjanjian perkawinan seorang diri. Kalau perjanjiannya dibuat sebelum menikah dan dibuat secara resmi (misalnya dibuat di hadapan notaris atau dicatat sesuai prosedur), perjanjian itu pada dasarnya mengikat kedua belah pihak. Artinya, untuk membatalkan atau mengubah isi perjanjian biasanya diperlukan persetujuan bersama atau proses hukum seperti pembatalan lewat pengadilan bila ada cacat formil atau materil (misalnya paksaan, penipuan, atau orang yang menandatangani tidak berwenang). Dalam praktik sehari-hari yang pernah aku lihat, langkah pertama yang sering diambil orang adalah cek dokumen asli: apakah ada akta notaris, adanya saksi, atau tercatat di lembaga terkait. Kalau satu pihak merasa dirugikan, negosiasi dulu sering kali lebih cepat—bahkan mediasi atau perundingan informal bisa menyelesaikan. Kalau nggak ketemu titik temu, barulah jalan hukum dipilih dan biasanya itu berproses lama dan butuh bukti. Jadi intinya, jangan berharap satu orang bisa mencabut sendiri kecuali perjanjiannya memang memberi hak seperti itu atau dokumen itu cacat. Kalau lagi bingung, mending kumpulkan dokumen dan cerita ke pihak yang paham supaya nggak salah langkah; biar aku bilang, pengalaman praktis itu penting banget buat ngerjain urusan semacam ini.

Ini dia cara pengacara biasanya menjelaskan syarat surat perjanjian suami istri dengan bahasa yang gampang dimengerti: mereka sering memecahnya jadi bagian-bagian praktis. Pertama, pengacara akan menjelaskan siapa pihak-pihak yang terlibat—nama lengkap, status pernikahan, dan identitas properti atau harta yang ingin diatur. Lalu mereka akan jelaskan tujuan perjanjian: apakah untuk memisahkan harta bawaan, mengatur pembagian jika bercerai, atau melindungi warisan anak dari pernikahan sebelumnya. Selanjutnya, mereka biasanya membahas isi utama dokumen: daftar harta yang dimasukkan dan yang dikecualikan, mekanisme pembagian saat perceraian atau kematian, kewajiban finansial selama pernikahan (misal tanggungan utang), serta klausul penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Ada juga bagian teknis tentang pengungkapan aset—pengacara menekankan pentingnya jujur demi menghindari pembatalan perjanjian—dan penjelasan tentang tanda tangan, saksi, atau pengesahan notaris agar dokumen sah dan bisa dilaksanakan. Aku selalu merasa bagian yang paling menenangkan klien adalah saat pengacara menyebutkan bahwa perjanjian bisa diubah nanti jika kedua pihak setuju; itu memberi ruang fleksibel sambil menjaga kepastian hukum.

Ngebahas perjanjian suami istri ini selalu bikin aku mikir soal batas antara kehendak orang dewasa dan kepentingan anak. Di banyak negara, perjanjian pra- atau pasca-nikah biasanya dibuat untuk mengatur harta, utang, dan soal finansial lainnya. Dari pengamatan aku, hakim yang menangani perceraian biasanya tidak mengikat diri pada isi perjanjian kalau menyangkut hak asuh anak karena aspek utama yang dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik anak—bukan kesepakatan antar orang tua semata. Artinya, kalau kedua pihak setuju soal jadwal kunjungan atau siapa yang urus sekolah, itu bisa jadi bahan pertimbangan, tapi bukan jaminan mutlak. Kalau di negeri kita, praktiknya hakim akan melihat banyak hal: kondisi fisik dan psikologis anak, kemampuan pengasuhan masing-masing orang tua, sampai rutinitas anak. Jadi perjanjian yang mencoba menetapkan hak asuh secara permanen seringkali dianggap bertentangan dengan kepentingan publik dan tidak akan diprioritaskan. Aku merasa penting buat pasangan yang mau membuat perjanjian untuk fokus ke hal yang realistis—misalnya pembagian tanggung jawab finansial anak, rencana pengasuhan sementara, atau mekanisme penyelesaian sengketa—sambil sadar bahwa keputusan akhir tetap di tangan pengadilan bila terjadi perceraian. Aku sendiri lebih tenang kalau ada komunikasi terbuka dan dokumen yang mengatur hal praktis tanpa mengira-ngira bisa mengikat hakim nantinya.

Ini topik yang sering bikin orang garuk-garuk kepala: siapa sih yang layak jadi saksi untuk surat perjanjian suami istri? Aku biasanya jelasin begini ke teman-teman yang nanya — intinya, saksi harus orang dewasa yang cakap melakukan tindakan hukum, punya identitas jelas, dan sebaiknya tidak berkepentingan langsung dalam isi perjanjian. Dalam praktik, sering dipakai dua saksi untuk memperkuat bukti kalau perjanjian itu memang disepakati. Kalau dokumen dibuat di hadapan notaris sebagai akta otentik, peran notaris jauh lebih dominan karena akta notaris sudah dianggap kuat di mata hukum; tapi tetap nikmat kalau ada saksi yang menandatangani dan mencantumkan data lengkap mereka (nama, alamat, nomor KTP) agar jejaknya jelas. Jangan lupa juga soal perbedaan agama atau jenis perjanjian: untuk akad nikah agama Islam, misalnya, saksi nikah punya ketentuan sendiri (biasanya dua saksi laki-laki dewasa), sementara perjanjian harta pra-nikah atau perjanjian sejak menikah bisa beragam tergantung bentuk dan apakah dicatat lewat notaris atau pengadilan. Aku selalu menyarankan agar, kalau mau aman, konsultasi singkat sama notaris atau pengacara supaya saksi dan bentuk perjanjian sesuai prosedur. Di akhir hari, dokumentasi yang rapi bikin hati lebih tenang.

Menarik banget ngobrolin soal ini karena banyak orang bingung siapa sebenarnya yang harus tanda tangan saat akad nikah. Aku biasanya jelasin begini: inti akad secara syariat Islam adalah ijab kabul antara wali (atau wakilnya) dan mempelai pria. Dalam praktik di masjid atau KUA, yang sering terlihat menandatangani naskah akad itu adalah wali, mempelai pria (atau wakilnya kalau ada wakil), dua saksi, dan penghulu atau petugas yang memimpin akad. Mempelai wanita kadang tidak diwajibkan tanda tangan pada teks akad itu sendiri karena saksi dan wali yang jadi pihak penentu ijab kabul, tapi banyak tempat sekarang juga meminta tanda tangan mempelai wanita supaya lebih jelas bukti persetujuan. Kalau yang dimaksud memang 'surat perjanjian suami istri' seperti perjanjian harta pra-nikah, biasanya kedua calon mempelai yang tanda tangan, dan idealnya dibuat di hadapan notaris atau dicatat agar berkekuatan hukum. Intinya, praktik bisa beda-beda tergantung tradisi daerah, aturan KUA, dan apakah ada perjanjian tambahan sebelum nikah. Aku suka lihatnya sebagai kombinasi antara unsur agama, hukum, dan kebiasaan lokal—makanya tanya dulu ke KUA setempat supaya nggak salah langkah.

Ini topik yang sering bikin deg-degan, tapi sebenarnya bisa dibuat sederhana kalau dipretelin langkah demi langkah. Pertama, ngobrol panjang dulu: daftar semua harta sekarang (rekening bank, rumah, kendaraan, investasi, utang) dan catat juga harta warisan atau hadiah yang memang ingin tetap terpisah. Transparansi itu kunci—kalau satu pihak menyembunyikan sesuatu nanti malah bikin ribet. Setelah jelas, tentukan pola kepemilikan yang diinginkan: misalnya kepemilikan terpisah penuh, bersama untuk aset tertentu saja, atau bagi hasil kalau berpisah. Tuliskan skenario ketika perjanjian berlaku—ketika cerai, ketika salah satu meninggal, atau saat salah satu menjalankan usaha. Selanjutnya, tuangkan semua poin itu dalam bahasa yang lugas: identifikasi aset secara detail, tentukan pengelolaan selama pernikahan (siapa yang boleh ambil keputusan), atur pembagian kalau terjadi perceraian, dan cantumkan klausul tentang utang, pemeliharaan anak, serta bagaimana memperbarui perjanjian bila kondisi berubah. Terakhir, bawa draf ke notaris atau pejabat yang berwenang supaya resmi; biasanya butuh saksi dan bukti keterbukaan informasi. Prosesnya bisa emosional, tapi aku selalu merasa lega melihat pasangan menyusun perjanjian yang adil—itu bentuk cinta pragmatis yang melindungi kedua pihak.

Bicara soal biaya perjanjian suami istri di notaris, banyak orang keliru pikir ada aturan baku siapa yang wajib bayar — padahal nggak ada pasal yang menetapkannya secara eksplisit. Biasanya praktiknya fleksibel: kalau kedua pihak sepakat fair, biaya digratiskan satu sama lain atau dibagi rata; kalau salah satu pihak yang menginisiasi perjanjian (misalnya ingin proteksi harta), seringkali dia yang menanggung seluruh biaya. Komponen biaya yang perlu diperhitungkan antara lain honorarium notaris, bea materai (biasanya meterai standar), biaya salinan atau legalisasi, serta biaya pengacara kalau kamu pakai jasa penasihat hukum. Tarif notaris bisa bervariasi tergantung kompleksitas isi perjanjian dan kota tempat notaris berpraktik — mulai dari ratusan ribu sampai beberapa juta rupiah. Saran praktis: minta estimasi biaya tertulis dari notaris sebelum proses dimulai, catat apa saja yang termasuk, dan sepakati siapa yang bayar supaya nggak ada perdebatan sesudah tanda tangan. Oya, kalau perjanjian itu mengatur soal harta bersama, pastikan isinya jelas agar biaya yang dikeluarkan memberi manfaat yang setimpal. Semoga membantu, dan semoga urusan administrasinya lancar.

Perkara perjanjian perkawinan selalu bikin aku berpikir soal keseimbangan antara cinta dan akal. Secara ringkas: membuat perjanjian suami istri di notaris itu tidak wajib untuk semua pasangan, tapi sangat berguna dalam kondisi tertentu. Di banyak tempat orang menamakannya 'perjanjian perkawinan' dan biasanya dokumen formal seperti ini dibuat supaya aturan soal harta menjadi jelas — misalnya siapa yang membawa harta sebelum menikah, bagaimana pembagian kalau terjadi perceraian, atau bagaimana aset bersama dikelola saat salah satu menjalankan bisnis. Kalau ingin benar-benar mengikat, biasanya pasangan membuatnya di hadapan notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di mata hukum. Kalau aku, melihatnya sebagai langkah pencegahan yang bijak: tidak berarti tidak percaya pada pasangan, tapi lebih ke melindungi kepastian finansial kedua belah pihak. Namun perlu difahami efek emosionalnya — bagi sebagian orang, membicarakan perjanjian ini terasa kaku atau kurang romantis. Jadi susunlah dengan kepala dingin, bicara terbuka dulu, lalu bawa ke profesional agar klausulnya jelas dan sesuai ketentuan hukum setempat. Menutupnya dengan rasa saling menghormati selalu penting.