Apa Persamaan Sangkuni Dan Machiavelli Dalam Permainan Politik?

Mimpi tentang almarhum ayah itu seperti mendapat kunjungan khusus dari alam lain. Aku sendiri sering mengalami ini—entah itu sekadar melihat senyumnya atau bahkan ngobrol panjang lebar. Psikolog bilang ini cara bawah sadar memproses rasa kehilangan, tapi buatku lebih dari itu. Rasanya seperti dia benar-benar 'mampir' untuk memastikan kita baik-baik saja. Justru aku malah bersyukur karena mimpi itu memberiku ruang untuk 'berkomunikasi' dengannya, meski hanya dalam dunia tidur. Teman-teman di forum spiritual sering berbagi cerita serupa. Ada yang merasa ini pertanda, ada juga yang anggap sebagai healing alami. Yang pasti, selama mimpi itu membawa ketenangan bukan ketakutan, itu hal positif. Aku malah kadang mencatat detail percakapan dalam dream journal—siapa tahu ada pesan tersembunyi di sana.

Aku selalu merasa kata 'kafka' di forum politik dipakai seperti kata sandi untuk menggambarkan ketidakmasukakalan yang membuatmu lelah dan takut sekaligus. Waktu pertama kali membaca 'The Trial' dan 'Metamorphosis' aku terkejut karena rasa frustrasinya bukan sekadar soal sistem yang lambat — melainkan soal sistem yang rasanya dipenuhi logika lain: aturan yang tak terlihat, hakim tanpa wajah, dan rasa bersalah yang ditimpakan tanpa bukti. Dalam percakapan politik, menyebut sesuatu 'kafka' biasanya berarti menggambarkan situasi di mana birokrasi, hukum, atau aparat berperilaku seolah-olah ada aturan yang absurd dan arbitrer, sehingga orang biasa sulit mencari keadilan. Orang yang terkena dampak merasa tersudut, dibingungkan, dan sering kehilangan bahasa untuk membela diri. Bagiku ini juga menyentuh aspek emosional: bukan cuma ketidakadilan yang nyata, tapi perasaan terasing—seolah identitasmu diinjak-injak oleh proses yang tak manusiawi. Kadang aku melihatnya dipakai untuk kasus-kasus penahanan administratif, surat izin yang selalu ditolak tanpa alasan jelas, atau hukum yang tampak berfungsi untuk mengekang bukan melindungi. Mengatakannya 'kafka' adalah cara ringkas untuk memberi tahu orang lain, "Ini lebih dari masalah teknis — ini kebingungan sistemik yang membuat kita tidak punya pijakan." Aku biasanya merasa perlu menambahkan narasi korban supaya istilah itu nggak cuma jadi lelucon pahit, melainkan panggilan untuk perbaikan.

Ada satu hal tentang politik Wano yang selalu bikin aku gelisah: pengambilalihan oleh Kurozumi Orochi bukan sekadar kudeta biasa, melainkan hasil dari intrik jangka panjang yang merusak seluruh tatanan sosial. Aku masih teringat bagaimana rahasia politik terbesar itu berkaitan dengan manipulasi legitimasi. Keluarga Kozuki punya otoritas historis karena peran mereka menyimpan Poneglyph—pengetahuan itu sendiri adalah senjata politik. Orochi dan klannya menggunakan kepalsuan sejarah, pembunuhan simbolik, dan kolaborasi dengan Kaido untuk menyingkirkan pewaris sah. Mereka memanfaatkan tradisi isolasionis Wano; dengan menutup akses ke informasi dan pintu perdagangan, Orochi menanamkan narasi baru yang membuat penduduk percaya bahwa perubahan rezim bisa dibenarkan. Ketika kebenaran tentang pengkhianatan Kanjuro dan para agen tersembunyi terbuka, legitimasi rezim itu runtuh. Perubahan politik sejati datang dari pengembalian narasi: pengungkapan dokumen, penyusunan kembali garis keturunan, dan keberanian samurai yang mengumpulkan dukungan rakyat. Bukan hanya pertempuran di medan, melainkan perebutan makna — siapa yang dianggap sah, siapa pahlawan, siapa penjahat — itulah rahasia politik yang mengubah Wano. Aku masih merasakan getir dan lega saat melihat warga Wano mulai memilih masa depan mereka sendiri.

Bayangkan seorang guru yang memulai pelajaran dengan sebuah cerita kecil tentang kota kecil yang ingin hidup bersama dengan adil—itulah pintu masuknya ketika ia menjelaskan isi 'Politics' karya Aristoteles kepada kami. Ia bilang, intinya Aristoteles memperlakukan politik bukan sekadar kekuasaan, tapi studi tentang bagaimana komunitas manusia bisa mencapai kebaikan bersama (telos). Dia menguraikan konsep polis sebagai unit politik yang lebih besar daripada keluarga; negara ada supaya orang bisa hidup baik, bukan hanya aman dari bahaya. Dalam beberapa paragraf singkat, ia memecah buku itu: dulu Aristoteles membahas rumah tangga, perbudakan, lalu berlanjut ke siapa yang disebut warga negara dan macam-macam konstitusi—monarki, aristokrasi, dan politeia beserta bentuk-bentuk rusaknya. Yang menarik adalah penekanannya pada kebajikan (arete) warga; guru itu menekankan hubungan antara etika dan politik, bagaimana pendidikan dan karakter warga menentukan baik-buruknya sebuah negara. Ia juga tak segan mengkritik bagian-bagian bermasalah seperti gagasan 'perbudakan alami', dan mendorong kami untuk membaca dengan mata kritis. Aku pulang dari kelas sambil mikir, ini bukan sekadar sejarah teori politik—itu ajakan untuk melihat bagaimana kehidupan kolektif bisa diatur supaya manusia bisa berkembang. Penjelasan yang sederhana tapi tetap menantang membuatku merasa ingin membaca 'Politics' sendiri.

Pernah kubaca pidato Bung Karno di 'Di Bawah Bendera Revolusi', dan sampai sekarang masih terngiang. Gaya retorikanya yang membakar semangat, seperti 'Berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia', bukan sekadar kata-kata kosong. Di era politik modern yang dipenuhi polarisasi, semangat persatuan yang ia gaungkan justru lebih relevan. Ketika politisi sekarang sibuk memecah belah untuk kepentingan pragmatis, Soekarno mengajarkan bahwa kekuatan bangsa ada pada kolaborasi. Yang menarik, konsep 'NASAKOM'-nya tentang harmonisasi nasionalisme, agama, dan komunisme mungkin terlalu idealis, tapi prinsip dasarnya—merangkul perbedaan—adalah obat bagi politik identitas yang merajalela sekarang. Aku sering melihat politisi muda mengutipnya untuk membangun narasi inklusif, meski terkadang hanya sebagai lip service. Soekarno bukan sekadar simbol, tapi masterclass dalam membangun narasi kebangsaan yang timeless.

Membayangkan percakapan antara Jokowi dan Machiavelli seperti menonton pertarungan filosofi kepemimpinan yang epik. Di satu sisi, kita punya presiden yang dikenal dengan pendekatan 'mangan ora mangan ngumpul' dan kebijakan infrastruktur massal, sementara di sisi lain ada sang penulis 'Il Principe' yang percaya pada kekuasaan sebagai tujuan. Yang menarik adalah bagaimana keduanya sama-sama memahami pentingnya persepsi publik. Jokowi mungkin akan berargumen bahwa kepercayaan rakyat dibangun melalui kerja nyata, sementara Machiavelli akan berbisik, 'Tapi jangan lupa, terkadang penampilan lebih penting daripada tindakan itu sendiri.' Dari sini, kita bisa belajar bahwa politik selalu punya dua sisi: idealisme pragmatis ala Jawa versus realpolitik tanpa tedeng alang-alang ala Renaissance Italia. Keduanya mengajarkan kita untuk tidak naif—kepemimpinan membutuhkan kecerdasan membaca situasi, baik itu melalui pendekatan 'halus' maupun 'taktik tak berbatin'. Justru kombinasi keduanya yang sering kali menghasilkan kebijakan efektif.

Membaca surat terbuka untuk pendukung Jokowi di seluruh dunia bisa dilakukan melalui beberapa platform online yang sering menjadi wadah ekspresi politik. Situs-situs seperti Change.org atau Avaaz seringkali memuat petisi dan surat terbuka yang ditujukan kepada publik internasional. Selain itu, media sosial seperti Twitter dan Facebook juga menjadi tempat di mana banyak aktivis atau simpatisan membagikan pandangan mereka secara terbuka. Forum-forum diskusi politik di Reddit atau Quora juga mungkin menyimpan arsip surat-surat semacam itu. Beberapa grup khusus di Facebook atau Telegram bahkan dikelola oleh komunitas pendukung Jokowi yang aktif berbagi konten terkait. Jika mencari versi lebih resmi, situs berita internasional seperti The Guardian atau Al Jazeera kadang memuat opini atau surat terbuka yang ditujukan untuk figur politik global, termasuk Jokowi.

Ada sesuatu yang timeless tentang cara Machiavelli menggali sifat manusia dalam 'The Prince'. Meskipun buku itu ditulis di abad ke-16, prinsipnya tentang kekuasaan, manipulasi, dan strategi masih terasa seperti cermin tajam untuk melihat dinamika modern—bahkan di era digital yang serba cepat ini. Algoritma media sosial? Itu hanya alat baru untuk permainan kuno: memengaruhi massa, membentuk persepsi, dan mempertahankan dominasi. Lihat saja bagaimana politisi atau CEO tech menggunakan data seperti pangeran Renaisans menggunakan intelijen. Yang menarik, digitalisasi justru membuat nasihat Machiavelli lebih 'hidup'. Ambil contoh konsep 'lebih ditakuti daripada dicintai'. Sekarang, kita menyebutnya 'engagement melalui kontroversi'—influencer atau brand sengaja memicu debat untuk mempertahankan relevansi. Atau prinsip 'tampil kuat bahkan ketika rapuh', yang tercermin dari strategi PR perusahaan saat menghadapi skandal. Bedanya, sekarang raja-raja itu memegang smartphone, bukan pedang. Tapi ada juga paradoksnya. Di dunia yang transparan berkat internet, beberapa nasihat Machiavelli jadi bumerang. Misalnya, 'tampil virtù tapi sembunyikan kepalsuan'. Netizen zaman sekarang bisa melakukan fact-checking dalam hitungan detik. Namun, justru di situlah kejeniusan 'The Prince' terlihat: fleksibilitasnya. Machiavelli sendiri menekankan adaptasi, dan era digital mengharuskan kita menafsirkan ulang prinsipnya dengan kreatif—bukan sekadar menjiplak. Yang paling kudapatkan dari buku ini adalah pengingat bahwa teknologi berubah, tapi psikologi manusia tetap sama. Dari istana Florence sampai boardroom Silicon Valley, hasrat akan kekuasaan dan taktik mempertahankannya hanya berevolusi bentuknya. Mungkin itulah mengapa 'The Prince' masih sering dikutip dalam kursus manajemen atau analisis politik modern—sebuah buku tua yang somehow selalu menemukan cara untuk merasa muda.