Apakah Surat Perjanjian Suami Istri Mengatur Hak Asuh Anak?

Penting dicatat: perjanjian perkawinan tidak bebas menentukan hak asuh anak sesuka hati.

Dari obrolan sama beberapa teman dan bacaan hukum ringan, yang umum terjadi adalah pengadilan memprioritaskan kepentingan anak. Perjanjian yang mencoba mengalihkan atau menyerahkan hak asuh secara permanen sering dianggap tidak sah bila merugikan anak. Namun, klausul praktis seperti pembagian biaya pendidikan, rencana pengasuhan sementara, atau mekanisme kunjungan bisa membantu dan biasanya diperhitungkan oleh hakim sebagai bukti itikad baik orang tua. Intinya, jika ingin mencatat kesepakatan, buat yang realistis dan bertumpu pada kesejahteraan anak; itu yang paling mungkin diikuti oleh pihak berwenang dan juga yang paling adil buat si kecil. Aku pribadi merasa lebih tenang kalau orang tua fokus ke kepentingan anak daripada mencoba mengunci hak di atas kertas.

Pengalaman keluarga membuat aku sadar bahwa soal hak asuh itu rumit dan emosional, dan perjanjian suami istri tidak otomatis menyelesaikannya.

Dari sudut pandang yang lebih pragmatis, perjanjian bisa memuat rencana pengasuhan yang rinci—misalnya jadwal kunjungan, pembagian biaya pendidikan, atau tanggung jawab kesehatan. Hal-hal kayak gitu seringkali membantu mengurangi gesekan saat hubungan retak. Tapi perlu diingat: pengadilan selalu mengecek apakah isi perjanjian itu sejalan dengan kepentingan anak. Jika isi perjanjian malah merugikan anak atau mengabaikan kebutuhan dasar mereka, hakim berwenang mengabaikannya.

Aku juga lihat variasi antar yurisdiksi; ada tempat yang memberi bobot besar pada kesepakatan orang tua, ada pula yang lebih protektif terhadap posisi anak. Selain itu, dukungan psikologis, lingkungan tempat tinggal, dan usia anak (serta kemauan anak kalau sudah cukup besar) sering turut menentukan keputusan. Jadi menurut aku, menulis perjanjian itu berguna, tapi jangan berharap itu menggantikan penilaian hukum yang fokus pada anak.

Garis besarnya: perjanjian perkawinan biasanya mengatur harta, bukan hak asuh anak.

Berdasarkan apa yang sering aku baca dan alami di forum, hal yang perlu diingat adalah hakim umumnya memegang otoritas terakhir soal hak asuh demi melindungi kepentingan anak. Jadi meski pasangan menyepakati siapa yang pegang hak asuh, pengadilan bisa menolak bagian itu kalau dianggap tidak sesuai dengan kesejahteraan anak. Namun catatan praktis: perjanjian tetap berguna untuk hal-hal seperti kewajiban biaya sekolah, pola kunjungan, atau pengaturan tempat tinggal sementara—yang meski tidak mengikat sepenuhnya, bisa dijadikan bukti niat dan rencana konkret. Kalau mau aman, biasanya orang menyertakan klausul penyelesaian sengketa atau rujukan ke mediasi sehingga jika terjadi perceraian, ada jalur yang lebih tertib sebelum ke pengadilan. Menurut aku, bijak membuat perjanjian yang realistis dan meminta saran ahli hukum supaya klausa yang berpotensi bermasalah tidak disusun secara naif.

Ngebahas perjanjian suami istri ini selalu bikin aku mikir soal batas antara kehendak orang dewasa dan kepentingan anak.

Di banyak negara, perjanjian pra- atau pasca-nikah biasanya dibuat untuk mengatur harta, utang, dan soal finansial lainnya. Dari pengamatan aku, hakim yang menangani perceraian biasanya tidak mengikat diri pada isi perjanjian kalau menyangkut hak asuh anak karena aspek utama yang dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik anak—bukan kesepakatan antar orang tua semata. Artinya, kalau kedua pihak setuju soal jadwal kunjungan atau siapa yang urus sekolah, itu bisa jadi bahan pertimbangan, tapi bukan jaminan mutlak.

Kalau di negeri kita, praktiknya hakim akan melihat banyak hal: kondisi fisik dan psikologis anak, kemampuan pengasuhan masing-masing orang tua, sampai rutinitas anak. Jadi perjanjian yang mencoba menetapkan hak asuh secara permanen seringkali dianggap bertentangan dengan kepentingan publik dan tidak akan diprioritaskan. Aku merasa penting buat pasangan yang mau membuat perjanjian untuk fokus ke hal yang realistis—misalnya pembagian tanggung jawab finansial anak, rencana pengasuhan sementara, atau mekanisme penyelesaian sengketa—sambil sadar bahwa keputusan akhir tetap di tangan pengadilan bila terjadi perceraian. Aku sendiri lebih tenang kalau ada komunikasi terbuka dan dokumen yang mengatur hal praktis tanpa mengira-ngira bisa mengikat hakim nantinya.