Apakah Hukum Adat Setempat Mengizinkan Menikahi 2 Wanita Bersaudara?

Topik ini sering jadi bahan gosip dan debat di warung kopi, dan aku pernah keblinger mikirnya cukup lama sebelum ngerti polanya.

Secara umum, jawaban singkatnya: tergantung—tergantung pada hukum negara, hukum agama yang dianut, dan adat setempat. Di Indonesia misalnya, hukum perkawinan nasional mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut agama masing-masing. Untuk umat non-Muslim, Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganjurkan monogami sehingga poligami tidak diakui dan umumnya tidak diperbolehkan. Untuk umat Muslim, hukum agama memperbolehkan poligami dalam kondisi tertentu, tapi harus melalui prosedur resmi (misalnya izin pengadilan dan pertimbangan keadilan terhadap istri) dan banyak ulama serta praktik lokal memberi batasan tambahan. Di luar itu, adat di berbagai daerah sangat beragam: beberapa komunitas adat memang mengizinkan bentuk rumah tangga poligami, sementara yang lain menganggap menikahi dua saudara (misalnya dua saudara perempuan sekaligus) sebagai tabu atau dilarang tegas karena bisa merusak struktur keluarga dan hubungan antar keluarga.

Ada juga sisi agama yang sering dipertimbangkan: dalam banyak tradisi agama dan kebiasaan sosial, menikahi dua saudara kandung pada waktu yang sama dipandang bermasalah—bukan hanya soal hukum formal, tetapi juga soal etika, keharmonisan keluarga, dan dampak sosial. Bahkan kalau hukum adat secara teknis mengizinkan, keluarga besar atau masyarakat sekitar bisa menolak keras, dan proses pencatatan pernikahan bisa terhambat. Praktisnya, langkah paling aman adalah menanyakan langsung ke pemuka adat setempat, kantor urusan agama (atau KUA untuk Muslim di Indonesia), dan jika perlu konsultasi ke pengacara atau petugas catatan sipil. Selain itu pikirkan juga konsekuensi emosional dan hubungan jangka panjang—bukan cuma soal boleh atau tidak.

Aku sendiri pernah menyaksikan kasus yang sah secara adat tapi hancur di kemudian hari karena konflik keluarga; jadi saranku: cari kepastian di tiga level—negara, agama, dan adat—dan timbang juga sisi kemanusiaan dan etika. Hukum mungkin memberi celah, tapi hidup bersama keluarga besar tanpa persetujuan dan keharmonisan biasanya berujung pada masalah panjang. Pilih jalan yang memberi rasa hormat pada semua pihak, bukan hanya alasan legalitas semata.

Kalau mau dijawab singkat dari sudut pandang lain, aku akan bilang: banyak adat daerah memang punya aturan sendiri dan beberapa melarang menikahi dua saudara perempuan sekaligus, sementara beberapa lain mungkin menoleransinya asalkan lewat prosedur yang benar.

Di tingkat nasional, hukum perkawinan di Indonesia tidak memberi kebebasan total untuk poligami — non-Muslim pada dasarnya harus monogami, dan umat Muslim yang ingin berpoligami perlu izin pengadilan serta memenuhi syarat tertentu. Di lapangan, adat bisa menambah atau mengurangi larangan tersebut; beberapa masyarakat adat melihat menikahi dua bersaudara sebagai pelanggaran tatanan keluarga dan bisa menimbulkan sanksi sosial. Jadi, cek dulu aturan adat setempat, aturan agama yang diikuti, dan prosedur resmi yang berlaku. Jangan cuma mengandalkan cerita orang; tanya pada tokoh adat, petugas catatan sipil, atau kantor urusan agama. Dari pengalaman teman-teman, yang paling berpengaruh bukan cuma hukum, tapi juga penerimaan keluarga dan tetangga—itu yang sering menentukan apakah rumah tangga bisa bertahan atau malah jadi sumber konflik.