Sedikit Catatan Tentang Harta Pusaka Di Minangkabau

Ini merupakan catatan penulis (bebas coin), sebagai pendukung agar pembaca bisa lebih memahami konflik yang terjadi di cerita ini terkait harta warisan. Dulu sempat terjadi antara Keluarga Yusuf dan Keluarga Mila, dan mungkin akan kembali lagi terjadi di keluarga lainnya dengan pemicu yang berbeda.

  

“Bagi yang rasanya malas membacanya, boleh di skip saja dan lanjutkan ke chapter berikutnya”

  

Di dalam adat Minangkabau, terdapat tiga jenis peninggalan yang diserahkan oleh pendahulu terhadap para generasi penerus. Yang pertama adalah “sako”, yang berarti gelar, yang akan diturunkan pada setiap laki-laki yang sudah menikah. Ini hampir tak pernah ada masalah, karena hanya menyangkut gelar yang akan disandang oleh seorang laki-laki.

  

Namun seperti biasanya, masalah itu baru muncul ketika sudah menyangkut “harta”.

  

Selain “Sako” tadi, ada lagi istilah “Pusako” yang berarti harta pusaka. Terdapat dua jenis harta pusaka. Yang pertama adalah “Pusako Tinggi” atau harta pusaka utama yang diturunkan pada anak perempuan tertua di Rumah Gadang. Yang terakhir adalah “Pusako Randah”, yang merupakan harta warisan yang diturunkan secara hukum Faraid (menurut hukum waris sesuai syariat).

  

Namun mengenai “Pusaka Tinggi” dan “Pusaka Rendah” ini, bahkan banyak orang minang sendiri yang salah kaprah. Teramat sering ini menjadi sumber konflik dan pertikaian dalam keluarga.

  

Konsep Pusaka Rendah tak begitu rumit, karena ini merupakan harta milik pribadi orang tua dari hasil pencarian mereka, yang ketentuannya nanti diwariskan pada keturunan dengan sistem syarak (syariat Islam).

  

Sementara Pusaka Tinggi, sejatinya tak ada pemilik tunggalnya. Ianya merupakan harta kaum yang dititipkan oleh nenek moyang dengan konsep mewariskan amanah, bukan dengan mewariskan kepemilikan. Pemegang amanah terdahulu akan menurunkannya pada pemegang amanah generasi berikutnya. Dan ini diturunkan secara matrilineal pada anak perempuan tertua yang diharuskan menetap di Rumah Gadang untuk menjaga amanah tersebut.

  

Namun banyak yang keliru, beranggapan bahwa harta warisan di Minangkabau hanya dibagi-bagi pada anak perempuan. Ini adalah kesalahan fatal, baik dari segi adat maupun dari segi syariat.

  

Sejatinya, hanya anak perempuan tertua yang “menerima amanah” atas Pusaka Tinggi ini. Ini sebuah bentuk perpindahan amanah, bukan perpindahan hak milik. Jadi akan salah besar jika harta ini dianggap berpindah kepemilikan ke anak perempuan, atau dianggap harta itu menjadi milik si A atau si B. Perempuan tertua ini hanya memegang amanah, tidak memegang kepemilikan.

  

Bentuk Pusaka Tinggi dapat berupa tanah pusaka serta Rumah Gadang utama yang berdiri di atasnya. Anak tertua yang menerima amanah akan menetap di Rumah Gadang sebagai penjaga amanah, sebelum nanti diserahkan lagi pada perempuan tertua di generasi penerus.

  

Dari permasalahan inilah, sengketa soal tanah warisan sering berlarut-larut di tengah masyarakat minang. Tak bisa membedakan mana yang harta pusaka dari nenek moyang untuk kaum (Pusaka Tinggi), dan mana harta milik orang tua hasil pencarian mereka pribadi untuk keluarga kecilnya (Pusaka Rendah).

  

Sebagai perbandingan untuk cerita di dalam buku “Pembalasan Mantu Kampungngan” sejauh ini, saya beri sedikit lagi contoh perbedaan Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah.

  

Dua bidang tanah yang ditinggalkan oleh ayahnya Yusuf.

  

Ini semua diperoleh dari hasil pencarian pribadi ayahnya Yusuf. Semua harta ini tak bisa dinggap sebagai harta pusaka tinggi, tapi milik pribadi keluarga Yusuf.

  

Namun Mila dan Rendy sempat salah kaprah, menganggap tanah yang mereka tempati itu merupakan tanah pusaka. Rendy berpikir itu akan diturunkan pada Mila. Sejatinya tidak. Tanah itu milik pribadi ayah Yusuf dari hasil usahanya, dan hanya akan diwariskan secara syariat Islam, yang berarti hanya turun ke keluarga Yusuf saja (Mak Sannah, Yusuf, dan Aisyah)

  

Meskipun ayah Yusuf dan Ibu Mila satu rumpun dalam satu kekerabatan Rumah Gadang, harta peninggalan ayah Yusuf itu tak akan bisa beralih ke pihak Mila. Kenyataannya, keluarga mereka ini sama sekali tak memiliki harta pusaka, tidak juga memiliki Rumah Gadang. Karena keluarga mereka di generasi sebelumnya sudah terpecah-pecah tak jelas.

  

Bisa jadi di masa lalu perpecahan itu dipicu oleh sebagian pihak yang telah menjual tanah pusaka, sehinga rumpun keluarga itu jadi berantakan.

  

Ini salah satu akibat jika tanah pusaka di jual dan dibagi-bagi. Generasi penerusnya akan terlantar, terpecah-pecah dan tak memiliki tanah pusaka maupun Rumah Gadang lagi untuk pulang.

  

Contoh pada harta di keluarga Harmoko

  

Di keluarga Harmoko mungkin sedikit lebih rumit. Karena Rosdiana memegang amanah untuk harta Pusaka Tinggi, berupa tanah yang dia tempati, serta Rumah Gadang di mana Rosdiana dan Harmoko tinggal.

  

Sementara di sisi lain, Baik Rosdiana maupun Harmoko juga memiliki harta sendiri atas pencarian mereka (dari bisnis distribusi hasil pertanian).

  

Sebagai contoh perbedaan hartanya. Semua rezeki yang dikumpulkan oleh Rosdiana dan Harmoko lewat bisnis distribusinya adalah milik pribadi mereka. Jika mereka nanti meninggal, harta yang ditinggalkan adalah Pusaka Rendah, dibagi sesuai hukum Faraid.

  

Namun satu rumah kos yang dibangun di atas Tanah Pusaka itu tidak bisa dikatakan milik pribadi Rosdiana dan Harmoko. Rosdiana sebagai pemegang amanah boleh mengelolanya. Namun manfaat dari pengelolaan itu harus dia gunakan untuk menyantuni kerabatnya yang lain (keluarga pihak Rosdiana).