Mengapa Liem Sioe Liong Disebut Pilar Bisnis Soeharto?

Melihat hubungan Liem Sioe Liong dan Soeharto dari kacamata sejarah ekonomi Indonesia, dinamikanya seperti dua sisi mata uang. Liem, pendiri Salim Group, membangun kerajaan bisnisnya di era Orde Baru dengan akses istimewa ke proyek-proyek strategis. Soeharto memberinya kemudahan izin usaha dan proteksi dari kompetisi, sementara Liem menjadi salah satu penyokong finansial rezim. Yang menarik, hubungan ini bukan sekadar transaksional. Ada unsur saling ketergantungan yang kompleks - Liem membantu mobilisasi dana untuk proyek-proyek pemerintah, sementara jaringan bisnisnya mendapat perlindungan politik. Tapi jangan dibayangkan ini hubungan sederhana antara penguasa dan konglomerat; lebih seperti simbiosis yang mengubah lanskap ekonomi Indonesia selama puluhan tahun.

Membaca kisah Liem Sioe Liong selalu membuatku terpana oleh kelincahannya beradaptasi di era yang penuh gejolak. Bermodal kedekatan dengan Soeharto sejak 1950-an, ia membangun bisnis kecil seperti tepung terigu dan rokok, lalu berekspansi ke sektor strategis seperti banking dan agrikultur. Yang menarik, ia tak hanya mengandalkan koneksi politik tapi juga timing tepat—misalnya memonopoli impor cengkeh saat industri kretek booming. Kuncinya? Kemampuan membaca peluang dan membangun jaringan supply chain yang efisien. Ia juga punya naluri brilian dalam diversifikasi. Ketika krisis melanda satu sektor, Salim Group punya pilar lain seperti Indofood atau First Pacific yang stabil. Belajar dari Liem, aku sering berpikir: bisnis yang bertahan lama bukan yang terbesar, tapi yang paling lentur menghadapi perubahan.

Membahas Salim Group pasca-Reformasi itu seperti menelusuri reruntuhan kerajaan bisnis yang pernah megah. Di era Soeharto, mereka adalah raksasa yang menguasai dari mi instan sampai perbankan, tapi tahun 1998 menjadi titik balik dramatis. Krisis moneter dan kerusuhan Mei memaksa mereka menjual aset mahal seperti Bank Central Asia demi bertahan. Tapi justru di sinilah keajaiban terjadi: alih-alih tumbang, Salim Group malah berevolusi menjadi fenomena 'phoenix' bisnis. Mereka menggeser fokus ke pasar global dengan membangun jaringan di Singapura melalui Indofood dan First Pacific, membuktikan bahwa kecerdikan konglomerasi bisa bertahan bahkan tanpa patronase politik. Yang menarik, strategi mereka justru lebih 'liar' sekarang. Di Indonesia, mereka tetap memegang kendali tidak langsung lewar jaringan perusahaan patungan dan kepemilikan silang, sambil piawai menghindari sorotan publik. Kasus monopoli tepung terigu melalui Bogasari adalah contoh bagaimana warisan oligarki tetap hidup dalam format yang lebih halus. Justru di era demokrasi ini, kemampuan adaptasi mereka yang pragmatis layak dapat acungan jempol.

Menggali lebih dalam tentang sosok Soeharto, ada satu buku yang sering disebut sebagai referensi paling komprehensif: 'Soeharto: Politik dan Hegemoni' karya R.E. Elson. Buku ini bukan sekadar kilasan hidup, tapi analisis mendalam tentang bagaimana latar belakang militer dan strateginya membentuk Indonesia selama 32 tahun. Elson melakukan riset selama puluhan tahun, mewawancarai ratusan sumber primer, termasuk orang-orang dekat mantan presiden. Yang menarik, buku ini tidak hitam putih—ia mengungkap kompleksitas keputusan Soeharto, dari keberhasilan pembangunan hingga kontroversi pelanggaran HAM. Tebalnya hampir 800 halaman, tapi justru di situlah letak kelengkapannya.

Melihat Salim Group di era Soeharto itu seperti menyaksikan raksasa bisnis yang tumbuh di bawah payung politik Orde Baru. Grup ini, didirikan oleh Sudono Salim alias Liem Sioe Liong, bukan sekadar perusahaan biasa—ia menjadi simbol integrasi antara kekuatan kapital dan rezim. Dari industri tepung terigu lewat Bogasari hingga konglomerasi yang merambah semen, perbankan, hingga telekomunikasi, mereka menguasai rantai pasok strategis. Yang menarik, hubungan dekatnya dengan Cendana memberi akses ke kontrak-kontrak menguntungkan, seperti monopoli gula dan kedelai. Tapi jangan salah, mereka juga pionir industrialisasi—misalnya, pabrik Indomie yang jadi ikon global. Di balik itu, ada kritik tentang praktik oligarki dan ketergantungan pada fasilitas negara. Tapi sulit dipungkiri, Salim Group adalah mesin pencipta lapangan kerja dan penyumbang PDB yang signifikan. Kolapsnya di krisis 1998 justru menunjukkan betapa dalamnya jejaknya dalam ekonomi Indonesia—seperti domino yang jatuh saat Bank Central Asia (BCA) mereka terpuruk.

Bicara soal '10 dosa besar Soeharto', aku biasanya langsung mikir bahwa itu lebih merupakan ringkasan moral dan politik ketimbang sebuah dakwaan hukum tunggal. Dalam pengamatan lama saya, tidak ada satu jaksa publik yang secara resmi membuka penyidikan terhadap sebuah entitas bernama '10 dosa besar Soeharto' — karena itu bukan nama kasus di pengadilan, melainkan label yang dipakai aktivis, jurnalis, dan sejumlah penulis untuk merangkum tuduhan soal pelanggaran HAM, korupsi, dan kebijakan represif selama rezim. Yang terjadi setelah lengsernya Soeharto pada 1998 adalah serangkaian upaya investigasi oleh lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, organisasi kemanusiaan, dan beberapa unit di Kejaksaan Agung untuk menelaah peristiwa tertentu: penembakan mahasiswa, tragedi di Timor Timur, kerusuhan, dan operasi-operasi militer yang dipertanyakan. Beberapa kasus memang sampai ke meja pemeriksaan atau bahkan pengadilan ad hoc, namun prosesnya sering tersendat karena hambatan politik, bukti yang sulit, dan proteksi elit. Jadi, kalau pertanyaannya adalah "Jaksa mana yang menyidik '10 dosa besar Soeharto'?" jawabannya praktis: tidak ada satu jaksa spesifik yang memimpin penyidikan untuk label itu secara keseluruhan. Ini lebih soal rangkaian tuduhan yang tersebar ke berbagai penyidik, komisariat, dan pengacara publik yang mencoba menuntut akuntabilitas, seringkali dengan hasil yang terbatas. Aku sendiri masih merasa frustasi melihat betapa sedikit penuntutan yang berhasil menelusuri akar masalah secara menyeluruh.

Membaca kumpulan kritik tentang rezim lama selalu bikin aku geleng-geleng sendiri — banyak orang bertanya apakah ada buku yang secara spesifik menguraikan '10 dosa besar Soeharto'. Jawabannya: tidak ada satu buku resmi yang pakem memuat tepat frasa itu sebagai daftar sepuluh poin tunggal. Yang ada lebih berupa esai, pamflet politik, dan artikel opini yang merangkum pelbagai pelanggaran dan kebijakan bermasalah era Orde Baru menjadi daftar seperti itu. Kalau tujuanmu adalah memahami apa saja yang biasa masuk dalam daftar ‘dosa besar’, aku biasanya merekomendasikan membaca beberapa karya solid yang masing-masing mengupas satu atau beberapa aspek. Misalnya, untuk kekerasan politik 1965-66, baca 'Pretext for Mass Murder' oleh John Roosa dan kumpulan tulisan dalam 'The Indonesian Killings of 1965–66' yang diedit oleh Robert Cribb. Untuk soal East Timor dan pelanggaran HAM di sana, laporan Human Rights Watch dan riset-riset akademik tentang okupasi 1975–1999 sangat informatif. Sedangkan mengenai korupsi, kroniisme, dan ekonomi politik Orde Baru, buku-buku sejarah ekonomi Indonesia serta artikel akademik tentang 'crony capitalism' memberikan gambaran jelas. Jadi, kalau kamu mencari satu sumber yang bilang "ini dia 10 dosa besar", kemungkinan besar itu adalah ringkasan populer atau opini yang menyusun fakta-fakta dari sumber-sumber di atas. Kalau mau, kamu bisa mulai dari buku dan laporan yang aku sebut tadi, lalu cari esai opini atau pamflet yang memang merangkumnya menjadi daftar — biasanya artikel lama di majalah seperti 'Tempo' atau tulisan aktivis menyusun versi mereka sendiri. Sekali lagi, sumber terbaik adalah kombinasi: karya sejarah, laporan HAM, dan analisis ekonomi yang bersama-sama menjelaskan apa yang sering disebut-sebut sebagai "dosa-dosa" rezim itu.

Gampangnya, saya harus bilang: tidak ada film arus utama yang berjudul persis '10 dosa besar Soeharto'. Namun ada beberapa film dokumenter dan fiksi yang, jika digabungkan, mengupas banyak pelanggaran dan kebijakan kejam era Orde Baru yang sering dimasukkan ke dalam daftar keluhan publik terhadap rezim itu. Saya pribadi merekomendasikan dua karya yang selalu saya sarankan ke teman-teman: 'The Act of Killing' dan 'The Look of Silence'—keduanya karya Joshua Oppenheimer. 'The Act of Killing' menampilkan pelaku pembantaian 1965-66 yang membuka kembali memori mereka dengan cara yang mengejutkan, sedangkan 'The Look of Silence' berfokus pada perspektif korban dan keluarga yang bertahan hidup; kombinasi keduanya memberi gambaran yang gelap tentang bagaimana kekerasan sistemik dan impunitas membentuk kekuasaan yang kemudian dinikmati Soeharto. Selain itu, kalau ingin melihat bagaimana narasi resmi ditegakkan, film propaganda seperti 'Pengkhianatan G30S/PKI' bisa dipelajari sebagai kontras—bukan untuk memuji, tapi memahami mekanisme pengendalian opini publik. Kalau tujuanmu adalah menemukan karya yang secara eksplisit merinci daftar seperti '10 dosa besar', saya belum menemukan film yang memakai label itu. Namun dengan menonton film-film yang saya sebut, plus membaca laporan hak asasi manusia dan buku sejarah, kamu akan mendapat gambaran menyeluruh: pembunuhan massal, pembungkaman oposisi, korupsi tersentral, monopoli ekonomi, pelanggaran hak hak rakyat adat, dan intervensi militer seperti di Timor Timur. Buat saya, menonton itu selalu terasa seperti menyusun potongan teka-teki sejarah — berat, tapi perlu.

Membicarakan biografi Soeharto, karya yang paling sering disebut adalah 'Soeharto: Politik dan Petualangannya' oleh O.G. Roeder. Buku ini dianggap sebagai salah satu referensi paling komprehensif tentang kehidupan dan kepemimpinan mantan presiden Indonesia tersebut. Roeder berhasil menyajikan narasi yang mendalam, menggali tidak hanya pencapaian tetapi juga kontroversi selama era Orde Baru. Yang membuat buku ini menarik adalah cara Roeder mengumpulkan testimoni dari berbagai sumber, termasuk orang-orang dekat Soeharto. Detail seperti latar belakang keluarga, masa kecil di Kemusuk, hingga dinamika kekuasaannya, disajikan dengan gaya jurnalistik yang tajam. Bagi yang ingin memahami sosok Soeharto secara multidimensional, karya ini layak dibaca.

Reaksi publik terhadap '10 dosa besar Soeharto' selalu bikin aku termenung. Banyak orang yang kutemui membagi responsnya jadi beberapa lapisan: ada yang marah dan menuntut pengakuan, ada yang bisu karena trauma, dan ada pula yang masih membela karena merasa stabilitas ekonomi di masa itu tak boleh direduksi hanya jadi kesalahan. Di kalangan yang vokal, aku melihat tuntutan agar ada pengadilan sejarah, pengungkapan dokumen, dan reparasi bagi korban—isu yang sering muncul dalam diskusi komunitas korban, keluarga, dan aktivis. Mereka ingat pembatasan politik, pelanggaran HAM, korupsi sistemik, dan bagaimana kekuasaan sentral mengerdilkan ruang publik. Sementara itu, generasi yang lebih tua kadang menolak membuka luka lama karena takut mengganggu ketentraman yang mereka nikmati setelah masa kacau 1960-an dan 1970-an; nostalgia ekonomi dan stabilitas menjadi alasan kuat untuk merelativkan kesalahan. Yang menarik adalah perbedaan antara kota besar dan daerah: di kota, ruang diskusi lebih liar—media sosial, kampus, dan jurnalistik menyorot kesalahan masa lalu—sedangkan di beberapa daerah, ingatan kolektif terfragmentasi oleh tekanan politik setempat dan ketergantungan pada sumber daya yang dibangun rezim dulu. Aku sendiri sering merasa campur aduk; pengen melihat kebenaran terbuka demi keadilan, tapi juga paham kompleksitas sosial yang membuat proses itu sulit. Akhirnya, reaksi publik itu bukan monolitik: ia sebuah mozaik yang mencerminkan trauma, kepentingan, dan harapan berbeda-beda untuk masa depan.