Hukum Indonesia Menganggap Artinya Paparazzi Melanggar Privasi?

Kalau dipikir dari sisi cepat dan tegas: paparazzi mulai melanggar privasi ketika mereka mengintai, menguntit, masuk ke ruang privat, atau menyebarkan gambar yang jelas-jelas merugikan tanpa izin. Hukum di sini nggak absen—ada perlindungan konstitusional soal privasi, aturan terkait informasi elektronik, dan UU Perlindungan Data Pribadi yang semakin menguatkan hak individu.

Tapi realitanya penegakan kadang lambat dan proses perdata memakan waktu, jadi langkah praktis yang sering aku sarankan adalah: kumpulkan bukti, ajukan protes ke platform yang menyebarkan foto, lapor ke polisi kalau ada stalking atau ancaman, dan pertimbangkan aduan ke Dewan Pers bila media terlibat. Intinya, paparazzi bukan di atas hukum; mereka tetap bisa dimintai pertanggungjawaban ketika batas privasi dilanggar. Aku cukup optimis perlahan norma dan hukum akan lebih melindungi orang dari praktik yang berlebihan.

Aku sering diskusi soal ini di forum dan intinya sederhana: memotret di tempat umum belum tentu ilegal, tetapi menempatkan orang dalam situasi yang memalukan atau mengintip ke ruang privat itu yang bermasalah. Hukum Indonesia sekarang lebih 'nyambung' soal ini daripada beberapa tahun lalu—konstitusi memberi jaminan privasi, ada aturan soal penyebaran data/informasi, dan UU Perlindungan Data Pribadi yang baru mempertegas hak subjek data.

Yang penting diperhatikan adalah niat dan cara: apakah paparazzi mengejar, menguntit, memaksa, atau mengambil gambar dari dalam rumah? Apakah gambar itu disebarluaskan untuk keuntungan tanpa persetujuan? Kalau iya, korban punya beberapa jalur: tuntutan perdata untuk ganti rugi, pelaporan pidana jika ada unsur pencemaran nama atau penyebaran materi yang dilarang, dan aduan ke Dewan Pers bila media ikut terlibat. Praktisnya, dokumentasi (bukti foto, rekaman, saksi) sangat membantu kalau mau menuntut. Aku pribadi merasa aturan harus lebih tegas agar keseimbangan antara kebebasan pers dan hak privasi tetap terjaga.

Kadang aku kepikiran betapa tipis garis antara memotret di tempat umum dan benar-benar melanggar privasi seseorang.

Secara hukum di Indonesia, hak atas privasi dilindungi—konstitusi lewat pasal tentang hak atas martabat dan privasi menempatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri. Di praktiknya, ini berarti kalau paparazzi hanya memotret dari jalan umum tanpa mengejar atau mengintip ke area privat, itu sering dianggap masih wajar. Namun batasnya bergeser kalau ada stalking, penggunaan alat untuk menembus privasi (misalnya lensa super-tele atau menyelinap ke tempat tertutup), atau kalau gambar itu kemudian disebarkan untuk merusak reputasi atau mengeksploitasi momen intim.

Beberapa payung hukum yang bisa dipakai korban antara lain tuntutan perdata lewat dasar perbuatan melanggar hukum (ganti rugi atas kerugian non-material), undang-undang tentang informasi elektronik yang melarang penyebaran informasi/data pribadi tertentu, serta undang-undang perlindungan data pribadi yang baru memberi hak lebih jelas soal pengolahan data. Selain jalur hukum, ada norma profesi pers—kode etik dan Dewan Pers—yang bisa dilaporkan jika foto itu dipublikasikan oleh media pers. Intinya, paparazzi tidak otomatis kebal hukum; konteks dan metode pengambilan serta penyebaran foto yang menentukan apakah terjadi pelanggaran privasi. Aku tetap merasa perlu jamak masyarakat dan media lebih peka soal martabat orang lain, karena hukum sering kali mengejar setelah kerusakan terjadi.

Ada kalanya aku marah melihat cara beberapa fotografer ngejar-ngejar publik figur—rasanya mereka lupa kalau orang juga manusia dengan hak buat tenang.

Dari sisi perlindungan hukum, anak-anak dan keluarga selebritas punya kepentingan khusus: hukum memperhitungkan bahwa perlindungan terhadap anak dan martabat keluarga itu penting, jadi memotret anak yang sedang berada di ruang privat atau saat rentan bisa dianggap pelanggaran berat. Untuk orang dewasa yang berstatus publik, memang ada pengurangan ekspektasi privasi di ruang publik, tetapi bukan berarti mereka kehilangan semua hak. Jika foto-foto itu digunakan untuk mengeksploitasi, menjatuhkan, atau berbagi data pribadi tanpa izin, ada ruang untuk tuntutan perdata dan bahkan pidana tergantung kasusnya.

Secara praktis aku selalu menyarankan korban untuk berkonsultasi cepat, mengumpulkan bukti, dan mempertimbangkan mengadukan ke Dewan Pers atau otoritas data bila penyebaran terjadi secara elektronik. Di luar hukum, dukungan komunitas dan kesadaran publik sering bantu memberi tekanan supaya perilaku paparazzi berubah. Aku berharap ke depan ada keseimbangan yang lebih manusiawi antara kebebasan media dan rasa hormat terhadap privasi.