Apa Hak Dan Kewajiban Ibu Sambung Terhadap Anak?

Ada semacam getaran aneh di hati setiap kali mendengar orang dewasa mengeluh tentang orang tuanya yang dianggap merepotkan. Secara hukum di Indonesia, kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi lebih dari sekadar tumpukan pasal, persoalannya seringkali berakar pada nilai-nilai keluarga yang retak. Aku pernah membaca kisah seorang nenek di pengadilan yang menggugat anaknya karena tak pernah mengunjunginya selama 10 tahun—rasanya seperti melihat potret masyarakat modern yang semakin individualistik. Di sisi lain, hukum memang bisa memaksa seseorang memberi nafkah, tapi tidak bisa memaksa kasih sayang. Aku ingat adegan dalam film 'The Farewell' dimana budaya Timur dan Barat berbenturan dalam memaknai tanggung jawab anak. Terkadang yang lebih menyakitkan daripada sanksi hukum adalah beban moral yang terus menggerogoti hati anak yang memilih mengabaikan orang tuanya.

Pernah nggak sih kita benar-benar merenungkan bagaimana hubungan dengan orang tua itu seperti dua sisi mata uang? Di satu sisi, sebagai anak, kita punya tanggung jawab untuk menghormati dan menyayangi mereka, menjaga nama baik keluarga, dan membantu sesuai kemampuan. Ini bukan sekadar budaya Timur, tapi dasar dari hubungan manusia. Tapi seringkali kita lupa, orang tua juga punya hak untuk diperlakukan dengan layak, dapat kasih sayang balik, dan didengarkan aspirasinya. Yang menarik, zaman sekarang banyak anak merasa 'kewajiban' itu beban, padahal kalau dipikir-pikir, hubungan sehat itu timbal balik. Orang tua yang memberi kasih sayang tanpa syarat biasanya dapat balasan alami dari anak. Tapi ya, nggak bisa dipukul rata juga—setiap keluarga punya dinamikanya sendiri. Ada anak yang harus merawat orang tua sakit, ada orang tua yang masih aktif bekerja dan malah membantu anak. Intinya, selama ada komunikasi dan saling pengertian, 'kewajiban' dan 'hak' itu bisa mengalir natural tanpa jadi beban.

Ada sesuatu yang sangat fundamental tentang hubungan antara anak dan orang tua yang membuat kewajiban ini terasa alami. Selama bertahun-tahun, aku menyadari bahwa orang tua tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga mengorbankan waktu, energi, dan emosi mereka untuk membesarkan kita. Kewajiban anak bukan sekadar balas budi, melainkan bentuk penghargaan atas semua yang telah diberikan. Ini seperti benang merah yang menjaga keutuhan keluarga, menciptakan siklus saling mendukung yang alami. Di sisi lain, hubungan ini juga membentuk karakter. Melalui kewajiban seperti menghormati, merawat, atau sekadar mendengarkan nasihat, kita belajar tentang tanggung jawab dan empati. Aku pernah membaca novel 'The Glass Castle' yang menggambarkan dinamika keluarga kompleks, tetapi justru dalam ketidaksempurnaan itu, nilai kewajiban anak terasa sangat nyata. Ini bukan tentang kepatuhan buta, melainkan tentang bagaimana kita merawat ikatan yang sudah dibangun dengan susah payah.

Ngebahas perjanjian suami istri ini selalu bikin aku mikir soal batas antara kehendak orang dewasa dan kepentingan anak. Di banyak negara, perjanjian pra- atau pasca-nikah biasanya dibuat untuk mengatur harta, utang, dan soal finansial lainnya. Dari pengamatan aku, hakim yang menangani perceraian biasanya tidak mengikat diri pada isi perjanjian kalau menyangkut hak asuh anak karena aspek utama yang dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik anak—bukan kesepakatan antar orang tua semata. Artinya, kalau kedua pihak setuju soal jadwal kunjungan atau siapa yang urus sekolah, itu bisa jadi bahan pertimbangan, tapi bukan jaminan mutlak. Kalau di negeri kita, praktiknya hakim akan melihat banyak hal: kondisi fisik dan psikologis anak, kemampuan pengasuhan masing-masing orang tua, sampai rutinitas anak. Jadi perjanjian yang mencoba menetapkan hak asuh secara permanen seringkali dianggap bertentangan dengan kepentingan publik dan tidak akan diprioritaskan. Aku merasa penting buat pasangan yang mau membuat perjanjian untuk fokus ke hal yang realistis—misalnya pembagian tanggung jawab finansial anak, rencana pengasuhan sementara, atau mekanisme penyelesaian sengketa—sambil sadar bahwa keputusan akhir tetap di tangan pengadilan bila terjadi perceraian. Aku sendiri lebih tenang kalau ada komunikasi terbuka dan dokumen yang mengatur hal praktis tanpa mengira-ngira bisa mengikat hakim nantinya.