Hukum Nun Tasydid Novels & Stories

"Pernikahan itu artinya mengikat antara dua keluarga, bukan hanya antara lelaki dan perempuan saja. Niatnya karena Allah, ingin menyempurnakan separuh agama. Nikah sendiri punya lima hukum, berdasarkan niat masing-masing dari pernikahan tersebut. Ada yang Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan bahkan Haram. Nah, apa saja yang mendasari hukum-hukum ini. Mari, dengarkan penjelasan saya. Ustaz Abdullah memberikan senyum kepada jamaahnya. Tangannya mengusapi dadanya entah untuk alasan apa. Sedangkan semua mata jamaah terfokus padanya, khidmat mendengarkan pembahasan yang selalu menjadi favorit di bangku sekolah menengah atas.

ujar Fatma yang membuat Ahza semakin menyesal. "Kamu mentalak wanita yang sedang hamil, Ahza, apa talak itu sah di mata agama?" Daijah bingung. "Tetap sah kok, Bu, ada dalilnya dalam Al Qur'an surat Ath Tholaq ayat 4. “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath Tholaq: 4). Ayat ini menunjukkan bahwa masa ‘iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Jika masa hamil dikatakan memiliki masa ‘iddah berarti tidak diragukan lagi bolehnya mentalak wanita saat hamil."

"Oh, begitu, dokter Surya masih sekitar beberapa jam lagi sampai di sini." Pengacara itu menggulurkan tangan "Saya Handoko, panggil saja Han." "Richard," balasnya singkat. "Bagaimana, Pak Han? Apa kita bisa membawa pulang Sinar?" "Saya sedang berusaha, tapi sepertinya sulit. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat 4, apabila tabrakan mengakibatkan korban meninggal dunia, maka akan dituntut 6 tahun penjara dan denda 12 juta," jelas Pak Handoko.

​Saat itu, Bu Hana yang sedang berdiri di depan papan tulis mendadak menunjuk Zea dengan spidol hitamnya. ​"Natasha Zealina!" tembak Bu Hana dengan tatapan tajam penuh dendam, suaranya menggelegar sampai menghentikan gesekan pena seluruh mahasiswa di ruangan. "Tolong sebutkan dan jelaskan konsekuensi hukum jika seorang pria dewasa—sebut saja inisialnya Pak Dewa—melakukan kesepakatan secara sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi malah memilih bertunangan dengan mahasiswa yang suka tidur di barisan belakang daripada memilih dosen senior berprestasi yang sudah siap lahir batin?!"

BAGIAN 62 GONO-GINI “Sesuai dengan pasal 37 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing di sini adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam atau KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Seperti kitab undang-undang berjalan, Chris menjelaskan pasal-pasal mengenai gono-gini dengan bahasanya yang baku.

tanya Bapak. Kini suasana jauh lebah tenang setelah Ibu meninggal ruangan, Bapak tetep berusaha bersikap sopan dan berwibawa di depan Ilham. "Iya saya tau, Pak. Asa itu tertuang dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Bahwa hukum Indonesia hanya membolehkan satu kali pernikahan saja untuk setiap orang," balas Ilham. "Tapi, semua juga tidak atas dasar kesengajaan, Pak. Saya melakukan pernikahan dua kali dengan dua wanita ini karena sebuah masalah yang secara tiba-tiba dan tidak bisa saya hindari," lanjutnya membela diri.

Iwas menggeleng tegas. "Tidak akan apa, Bang?" Gayatri bingung. "Ayahmu tidak akan bisa di penjara. Ketahuilah dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM berbunyi : Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang."

tanya Kris. “Jika menggunakan logika hukum, subyek hukum kodrati yaitu orang/manusia haruslah yang bernyawa yang dapat dijadikan tersangka. Jadi menurut Pasal 77 KUHP di Indonesia menyebutkan “Kewenangan menuntut pidana hapus, bila si tertuduh meninggal dunia”. Untuk orang hidup dijadikan tersangka saja kita wajib menggunakan azas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkraacht bin gewisjde). Oleh karena adanya faham kesetaraan dalam hukum (equality before the law), maka istilah digunakan pun masih tersangka, belum terpidana,” ujar Dean menjelaskan pada Kris. “Lalu kasusnya akan berhenti Pak?”

tanya Bima dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ari tersenyum, lalu mulai menjelaskan dengan bahasa sederhana namun penuh makna. “Nak, hukum yang tak tertulis itu sebenarnya adalah aturan-aturan yang tidak tertulis di buku hukum, tapi tetap mengatur bagaimana kita hidup bersama sebagai manusia. Bisa berupa nilai, norma, adat istiadat, dan prinsip moral.”

ucap Zea. Sang petugas yang ditanya menghembuskan nafas. "Bu Zea, menurut hukum yang berlaku, hal-hal yang dapat menghapus hak menuntut dan menjalankan pidana adalah apabila, yang pertama karena nebis in idem. Nah nebis in idem ini yaitu seseorang yang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Poin kedua adalah, apabila tersangka meninggal dunia. Yang ke tiga, karena perkara pidana telah kedaluwarsa."