Peraturan Rp の小説・ストーリー

Tak sedikit wanita yang hadir di sana iri dengan kecantikannya. “Baik ... Bapak, Ibu, kita mulai acara rapat hari ini.” Naomi memecah desas-desus itu. Seluruh peserta rapat kini menoleh ke arahnya yang tengah duduk di bangku pertama sayap kanan Arjuna. Meja persegi yang membentang sepanjang tiga meter terlihat padat meski ada dua atau tiga kursi yang kosong. “Mata acara RUPSLB hari ini yakni membahas dua hal diantaranya pertama pengangkatan dan pemberhentian Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko—”

Reyhan bertanya serius. “Bukan seperti itu, Tuan … ada aturan tertulis di mana kerabat apalagi istri Presdir tidak boleh menjadi intern di MHN Group karena akan menimbulkan conflict of interest.” Hening sesaat. “Aturan seperti apa itu? Siapa yang membuatnya? Kenapa aku enggak tahu? Konyol sekali!” “Betul Tuan, tapi ternyata ada aturan seperti itu.” Reyhan memijat pelipisnya. “Siapa yang mengajukan laporan itu?”

Teriak Yura di selingi tawa nakal dari Raka yang telah berhasil. Yura membuka matanya satu persatu melihat Raka duduk menarik kursi menghadapnya. Yura masih dalam tingkat waspada memandangi wajah Raka yang tampak ganas. Raka langsung melemparkan map berisi peraturan tentang yang boleh dilaukan dan yang tida boleh dilakukan. Yura membuka dan membaca seluruhnya dengan detail semuanya sesuai dengan apa yang di inginkan hanya satu yang aneh tertulis disini. Yura langsung kesal karena berhasil dibodohi oleh Raka.

Saat hal ini ditanyakan sehati-hati mungkin pada Verdi, pria itu malah marah besar. “Seharusnya untuk soal keuangan kita nggak usah ikut campur. Itu urusan masing-masing.” “Peraturan itu berlaku mulai kapan?” “Hari ini.” “Oh, jadi dibikin peraturan hari ini dan berlaku hari ini?” “Jangan memancing perdebatan lebih dalam. Kamu ngomong begitu berarti berniat memperkeruh suasana.”

“Mereka tidak lagi menyerang kita dengan mantra atau sabotase. Mereka menyerang kita dengan peraturan.” Di atas proyektor bekas yang dipinjam dari sekolah Adrian, terpampang salinan draf peraturan baru dari Kementerian Perdagangan dan Kesehatan. Judulnya terdengar mulia: “Standar Nasional Rasa Indonesia” atau SNRI.

Loyalitasnya mutlak kepada Ryota. “Dokumen RUPS sudah rampung sekitar tiga puluh persen. Agenda, draf risalah, hingga rancangan keputusan sudah saya susun. Sisanya tinggal analisis hukum dan proyeksi finansial,” lapornya tenang. Ryota bersandar di sofa ruang kerjanya. Tatapannya tenang, namun tetap tajam. “Bagaimana jika mereka menolak penerbitan saham baru?” tanyanya.

"Anti, kamu Dimas sama AnWar ke sana aja duluan saya nyusul ada beberapa berkas yang harus saya print dulu." "Oke bos kita duluan yah." "Iya Anti." Selesai sudah Alex keluar dan langsung ke ruangan meeting. Rianti, Dimas dan Anwar telah lebih dulu datang. "Pagi semua maaf saya datang terlambat pagi ini. Biasa ada kendala macet di jalan." "Sebelum rapat saya akan memberitahu beberapa pengumuman yang sangat penting yaitu berupa beberapa peraturan baru di group ini."

Hal itu sedikit mengherankan. "Pimpinan, selama ribuan tahun peraturan Perguruan Harapan dilaksanakan, siapa pun yang masuk ke pondok utama harus melalui ujian terlebih dahulu. Bagaimana kamu bisa melanggar peraturan sesederhana itu?" keluh Guru Pertama. Guru Kedua ikut berkata, "Pimpinan, meskipun peraturan itu sudah kuno, tapi masih ada orang-orang yang harus mengikuti peraturan. Peraturan itu tidak bisa dilanggar."

Dia melihat beberapa peserta rapat yang menunjukkan penolakan tehadap apa yang baru saja dia sampaikan. Roy melanjutkan kembali dengan berkata : “Ketentuan ini harus dipatuhi tanpa pengecualian dan jika ada beberapa opsi penolakan, silakan kalian mengubungi ketua divisi tim masing-masing, karena hasil tersebut telah disetujui oleh para ketua divisi masing-masing.” Segera Roy mempersilahkan masing-masing ketua divisi untuk memaparkan kinerja timnya.

“Begitu kamu masuk ruang rapat, berarti kamu setuju mendengarkan penawaran resminya.” “Aku siap,” jawab Nayla mantap. “Dengan catatan, ada syarat yang jelas.” “Syarat seperti apa?” tanya Patricia. “Dewan advokasi harus mayoritas independen, audit keuangan harus terbuka, pengawasan akademik wajib ada, klausul pemutusan otomatis kalau ada aktivitas ilegal, dan program dimulai terbatas secara geografis sebelum ekspansi global.”